PENGANTAR
Puji Syukur Kita Panjatkan Keharibaan Allah Karena Atas Perkenannya Sehingga Makalah Ini Dapat Diselesaikan.
Makalah Ini Merupakan Tugas Yang Diembankan Kepada Mahasiswa Pgsd-S1
Untuk Mengukur Kemampuan Mahasiswa Pada Mata Kuliah
“ Pengantar Ilmu Pendidikan ”
Jauh Dari Kesempurnaan Makalah Ini Harapan Penulis Kiranya Kritik Dan Saran Sangat Kami Harapkan Untuk Kelancaran Penulisan Makalah Selanjutnya.
Terima Kasih
Penulis
BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Mutu Sumber daya manusia Merupakan Titik Berat Pembangunan Dalam Memasuki Era Globalisasi.Olehnya Itu Pememrintah Harus Mampu Membawa Manusia[Rakyat]Lepas Dari Segala Belenggu Yang Selama Ini Membelenggu,Melalui Pendidikan.Upaya Pemerintah Tersebut Telah Di Amanat Kan Dalam Uud No20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Pasal 11 Ayat 1 Dan 2 Yang Menekankan Bahwa Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Wajib Memberikan Layanan Dan Kemudahan Serta Menjamin Terselenggaranya Pendidikan Yang Bermutu Bagi Setiap Warga Negara Tanpa Diskrimidasi.
Pandangan Freire[2004]Menyatakan,Penempatan Manusia Pada Posisi Sentral Dalam Setiap Perubahan Yang Terjadi Serta Mampu Mengarahkan Dan Mengendalikan Perubahan Bakal Terjadi.Hal Tersebut Sangat Relevan Dengan Hakekat System Pendidikan Nasional Indonesia Bahwa Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak Dalam Proses Pendidikan Yang Diselenggarakn Oleh Pemerintah Yang Nota Benenya Ditegskan Dalam Penjelasan Pasal 12 Ayat 1b Tentang System Pendidikan Nasional Bahwa Setiap Peserta Didik Pada Setiap Satuan Pendidkan Berhak Mendapatkan …. Pendidikan Sesuai Dengan Bakat, Minat Dan Kemampuan.
Untuk Mewujudkan Cita Cita Tersebut Ada Pekerjaan Berat Bagi Lembaga Pendidikan Sebagai Unit Operasional Karena Indonesia Belum Berhasil Bebas Dari Krisis Multi Dimensi Yang Terjadi Sejak Tahun 1997. Nuansa Krisis Tersebut Menantang Indonesia Pada Sejumlah Dampak Buruk Diberbagai Sisi Kehidupan Yaitu Sektor Ekonomi, Politik, Dan Keamanan Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Pembangunan Sumber Manusia Menuju Era Globalisasi.
Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Sektor Pendidikan Yang Amat Dirasakan Adalah Menurunnya Kemampuan Orang Tua Dalam Membiayai Sekolah Anak Anaknya Sehingga Meningkatnya Angka Putus Sekolah Dan Masuknya Anak Usia Sekolah Pada Lapangan Kerja. Kondisi Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Tingkat Kualitas Mutu Sumber Daya Manusia ( Sdm ) Indonesiapenomena Tersebut Dapat Dilihat Dari Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia ( Human Development Index ) Dimana Indonesia Pada Tahun 2003 Menempati Peringakat 112 Dari 175 Negara Yang Terangkum ( Undp, 2003 ).
Kualitas Sdm Yang Rendah Seperti Ini Diungkapkan Dengan Berbagai Cara Dalam Macam Macam Media Seperti Media Elektronik Dan Media Cetak Khususnya Di Negara Kita Dianggap Sangat Erat Kaitannya Dengan Permasalahan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Yang Jkurang Menyentuh Penomena Menurunnya Kualitas Sdm Dan Ketidak Relevansinya Pendidikan Dengan Dunia Kerja.
Teknik Sentralistik Dalam Penentuan Kebijakan Dan Operasionalnya Akan Berdampak Pada Terbatasnya Ruang Partisipasi Dan Menurunnya Kreatifitas Daerah Sehingga Pada Akhirnya Memperbanyak Sistem Pengelolaan Sekolah Disetiap Jenjang Pendidikan Yang Ada Termasuk Pada Tingkatan Smk Yang Menyiapkan Siswa Untuk Siap Dipakai Dilapangan Kerja Serta Dapat Mengembangkan Sikap Profesional. ( Pp 29/ 1990 )
Durkheim ( Dalam Moeljarto, 2001 ) Sebagai Pelopor Aliran Fungsional Yang Berpendapat Pendidikan Sebagai Komponen Utama Pembangunan Sdm ( Sumber Daya Manusia ) Harus Berfungsi Sebagai Wacana Untuk Mewariskan Norma Norma Dan Nilai Nilai Masyarakat Dan Dengan Demikian Melestarikan Dan Memperkuat Homogenitas Masyarakat Dengan Mewajibkan Konfornitas Sikap, Perilaku Dan Keterampilan Untuk Hidup Dalam Masyarakat Semakin Komplek.
Menurut Persektif Ini, Kualitas Manusia Diprogramkan Melalui Pendidikan Untuk Dapat Menyesuaikan Dengan Logika Masyarakat Industri Dan Tuntutan Pasar.
B. PERMASALAHAN
Tujuan Pendidikan Kejuruan Adalah Membekali Siswa Agar Memiliki Kompentensi Perilaku Dalam Bidang Pekerjaan Tertentu Sehingga Mampu Bekerja Demi Masadepan Dan Kesejahtraan Bangsa. Karateristik Yang Di Miliki Pendidikan Kejuruan Sangat Berbeda Dengan Pendidikan Umum, Ditinjau Dari Kriteria Pendidikan Subtansi Pelajaran Dan Hukumnya. Hal Ini Sejalan Dengan Pp. 29/ 1990 Yang Mengamanahkan Bahwa Pendidikan Kejuruan Mengutamakan Penyiapan Siswa Untuk Memasuki Lapangan Kerja Serta Mengembangkan Sikap Profesional.Di Samping Itu Secara Nasional Tertuang Dalam Pasal 15 Uud No 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Yang Di Jelaskan Bahwa Pendidikan Kejuruanmerupakan Pendidikan Menengah Yang Mempersiapkan Peserta Didik Terutama Untuk Bekerja.
Oleh Karena Tujuan Pendidikan Kejuruan Adalah Membekali Siswa Agar Memiliki Kompetensi Prilaku Dalam Bidang Pekerjaan Tertentu Katesertik Pendidikan Kejuruan Sangat Berbeda Dengan Pendidikan Umum,Maka Lahirlah Berbagai Permasalahan Dalam Mengimplementasikan Pendidikan Kejuruan Untuk Di Cari Solusinya.
A. Dasar Pengembangan Model
B. Mengimplementasikan Kebijakan Pendidikan Kejuruan Berbasis Dunia Kerja
C. Menentukan Pernagkat Dan Komponen Model Kebijakan Kemitraan Pendidikan Kejuruan
D. Prakondisi Penerapan Model Kebijakan Kemitraan Pendidikan Kejuruan Berbasis Dunia Kerja
C. TUJUAN
Model Kebijakan Kemitraan Pendidikan Berbasis Dunia Kerja Di Rancanguntuk Mendapat Relevansi Pendidikan Dengan Dunia Kerja Yang Benar-Benar Relevan. Di Harapkan Autput Sekolah Kejuruan Memiliki Kompetensi Perilaku Tertentu Sehingga Mampu Bekerja Untuk Masa Depan Dan Mampu Mengembangkan Sikap Profesional. Selain Itu Juga Secara Konseptual Djojonegoro (1999) Menyatakan Bahwa Tujuan Pendidikan Kejuruan Adalah :
A. Mempersiapkan Siswanya Untuk Jenis Pekerjaan Yang Didasrkan Atas Kebutuhan Tenaga Kerja
B. Siswa Mendapatkan Pekerjaan Sesuai Dengan Keterampilan Yang Telah Dilatih.
D. MANFAAT
Manfaat Model Implementasi Kebijakan Kemitraan Pendidikan Kejuruan Berbasis Dunia Kerja Adalah :
1. Model Dapat Di Gunakan Alat Bantu Atau Media Untuk Menyederhanakan Suatu Realita ( Dunia Sebenarnya ) Secara Terukur. ( Tamin Dalur Rukmana, 2006 )
2. Untuk Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Praktek Industri Melalui Kemitraan Atau Kerja Sama ( Emperical Model )
3. Memberi Acuan Bagi Perumus Dan Pelaksa Kebijakan Kemitraan Pendidikan Kejuruan ( Kemitraan Smk Dengan Dunia Usaha Industri )
BAB 2
PEMBAHASAN
A. DASAR PENGEMBANGAN MODEL
Perbaikan Sistem Atau Kebijakan Menurut Jenkins 1978 Bahwa Studi Implementsi Adalah Studi Perubahan.Bagaimana Perubahan Terjadi Dan Bagaimana Perubahan Itu Bisa Dimunculkan. Kemudian Lendrum(2003) Menyatakan Bahwa Untuk Melakukan Perubahan Di Berbagai Kegiatan Harus Memulai Dengan Merubah Paradigma Dalam Menyikapi Dan Memecahkan Berbagai Persoalan Serta Berorientasi Pada Perubahan Paradigma Yang Ada Dalam Lingkungan Internal Dan Eksternal.Lindrum(2003)Mengemukakan Sebuah Ilustrasi Untuk Di Cermati Bunyinya:
“A.Paradigma Shiftcan Be As Simple As Moving From A’base Salary Plus Overtime Component Linked Im Large Part To Rework And Breakdown Ebvironment To Anannualized Salary Work Environment Based On High Productivity An Realiability”.
Dalam Konteks Pendidikan Di Indonesia Harus Mengarah Perubahan Paradigma Mode/ Implementasi Kebijakan Kemitraan Dalam Rangka Pelaksanaan Praktek Industri Bagi Siswa Smk Sehingga Tujuan Pelaksanaan Praktek Industri Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan Smk Dapat Tercapai. Model Dapat Digolongkan Menjadi : Model Emperik Dan Model Kausepteral. Pada Prinsipnya Model Model Itu Merupakan Suatu Pendekatan Yang Digunakan Dalam Upaya Memahami Dan Mendekati Nalitas.
Berdasarkan Uraian Di Atas, Ada Tiga Perubahan Paradigma Menjadi Landasan Utama Perkembangan Model Kebijakan Kemitraan Pendidikan Kejuruan Berbasis Dunia Kerja, Yaitu :
1. Paradigma Baru Sistim Pendidikan Nasional ( Sistiknas )
Berlakunya Otonomi Daerah Berdampak Pada Sistim Pendidikan Nasional Undang Undang No. 2 Tahun 1989 Berubah Menjadi Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional Yang Mengindikasikan Adanya Perutusan Daerah Dan Mendorong Otonomisasi Ditingkat Sekolah Serta Melibatkan Masyarakat Dalam Mengembangkan Program Kurikuler Serta Pengembangan Sekolah Lainnya.
2. Paradigma Desentralisasi ( Otonomi Daerah )
Dengan Berlakunya Otonomi Daerah Pada Tahun 2001telah Membawa Perubahan Yang Sangat Besar Pada Kebijakan Pengembangan Sektor Pendidikanyang Bertumpu Pada Otonomi Daerah Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 1999 ( Revisi Uu No. 23 Tahun 2004 ) Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Berwenang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangannya Dalam Pasal 13 Dan 14 Ayat 1 Dijelaskan Bahwa Urusan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Adalah Penyelenggarakan Pendidikan Dan Alokasi Sumber Daya Manusia Optimal.
Misi Pendidikan Kejuruan Diarahkan Dalam Upaya Menghadapi Perubahan Paradigma Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Yang Tidak Lagi Terpusat ( Centralized ) Tetapi Sudah Mengarah Pada Otonomi Daerah ( Desentralized ) Dalam Rangka Mengembangkan Model Kebijakan Pendidikan Sistim Ganda Menjadi Kebijakan Kemitraan Pendidikan Kejuruan Berbasis Dunia Usaha Kerja Harus Memperhatikan Beberapa Hal :
1. Mengembangkan Konsep Networking
Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) Dan Pemerintah Propensi Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khususnya Pendidikan Kejuruan Untuk Meningkatkan Mutu Dan Relevansi Lulusan Yang Memiliki Pengetahuan Dan Keterampilan Yang Kreatif.
2. Menata Kebijakan Kemitraan Pendidikan Kejuruan
3. Meningkatkan Demokerasi Dan Komunikasi Perumus Kebijakan Dan Pelaksana Kebijakan
4. Membuat Perangkat Peraturan Atau Peraturan Daerah ( Perda )
3. PARADIGMA GOOD GEVERNANCE
Dalam Administrasi Publik Mengisyaratkan Adanya Pandangan Atau Perubahan Paradigma Government Kearah Governance Dengan Prinsip Penekanan Pentingnya Kolaborasi Kesetaraan Dan Keseimbangan Antara Sektor Publik, Swasta Dan Masyarakat.
B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN PENDIDIKAN KEJURUAN BERBASIS DUNIA KERJA
Tujuan Pendidikan Kejuruan Adalah Membekali Siswa Agar Memiliki Kompetensi Perilaku Dalam Bidang Pekerjaan Tertentu Sehingga Mampu Bekerja Demi Masa Depan Dan Kesejahtraan Bangsa. Pendidikan Kejuruan Memiliki Karateristik Yang Berbeda Dengan Pendidikan Umum Ditinjau Dari Kriteria Pendidikan, Substansi Pelajaran Dan Lulusannya. Hal Ini Sejalan Dengan Pp No. 29 Tahun 1990 Mengamanahkan Bahwa Pendidikan Kejuruan Yang Mengutamakan Penyiapan Siswa Untuk Memasuki Lapangan Kerja Serta Mengembangkan Sikap Profesional.
C. MENENTUKAN PERANGKAT DAN KOMPONEN MODEL KEBIJAKAN KEMITRAAN PENDIDIKAN KEJURUAN
Dalam Rangka Merealisasikan Model Kebijakan Kemitraan Pendidikan Kejuruan Dunia Kerja Berbasis Dunia Kerja Diperlukan Perangkat Atau Komponen Untuk Menunjang Penerapannya Agar Dapat Mencapai Hasil Yang Optimal
Perangkat Perangkat Tersebut Adalah :
1. Perangkat Model Kebijakan Kemitraan Pendidikan Kejuruan Dengan Dunia Kerja
2. Komponen Model Kebijakan Kemitraan Pendidikan Dengan Dunia Kerja
3. Hubungan Antara Komponen Model Implementasi Kebijakan Kemitraan Pendidikan Kejuruan Berbasis Dunia Kerja
D. PRAKONTESI PENERAPAN MODEL KEBIJAKAN KEMITRAAN PENDIDIKAN KEJURUAN BERBASIS DUNIA KERJA
Model Kebijakan Kemitraan Pendidikan Kejuruan Berbasis Dunia Ketja Sebagaimana Dipaparkan Di Atas Dimaksudkan Untuk Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Kemitraan Agar Dapat Mengahsilkan Lulusan Smk Yang Bermutu.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
model implementasi kebijakan kemitraan pendidikan kejuruan berbasis dunia kerja pada prinsipnya model itu merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam upaya memahami atau mendekati realitas. oleh karena itu pendekatan model emperik dimaksudkan sebagai suatu abstraksi visual atau konstruksi dari suatu realitas tertentu.
suatu model diterjemahkan kedalam suatu pola pendekatan atau konstruksi kebijakan kemitraan pendidikan kejuruan dalam penyelenggaraan praktik industri sangat dibutuhkan untuk memberikan acuan bagi perumus dan pelaksana kebijakan kemitraan pendidikan kejuruan ( kemitraan smk dengan dunia industri )
B. SARAN
Kebijakan Kemitraan Pendidikan Kejuruan Harus Berbasis Dunia Kerja Sehingga Output / Lulusan Sekolah Kejuruan Dapat Diserap Oleh Dunia Usaha Sebagai Tenaga Kerja Sesuai Dengan Keterampilan Yang Dimiliki Oleh Siswa.
0 komentar:
Posting Komentar