SALAH satu anggota dewan yang getol menyoroti adalah Muthang Balang. Ia prihatin dengan nasib guru di Nunukan yang dikabarkan terpaksa tinggal di ruangan WC, karena tidak ada tempat tinggal yang layak.
”Itu bukti ketidaksiapan Pemkab Nunukan menyiapkan infrastruktur untuk para pendidik,” kata Muthang Balang yang berasal dari Krayan.
Tak hanya menyangkut sarana dan prasarana guru, Muthang Balang juga mengutak-atik sistim pengangkatan kepala sekolah yang menurut sejumlah anggota DPRD disana benar-benar tidak masuk akal. Akibatnya banyak guru yang diangkat tetapi tidak aktif dengan alasan keluarga dan tidak ada tempat tinggal.
“Jika ditinjau dari anggaran pembangunan infrastruktur dibidang pendidikan, kan lucu kalau masih ada kasus guru yang tinggal di WC,” ujar Muthang kepada BONGKAR!
Sedangkan soal kepala sekolah yang tidak efektif menjalankan tugasnya setelah diangkat, menurutnya, bisa saja terjadi karena kesalahan dari instansi teknis dimana dinas terkait tidak mengkaji secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk melakukan mutasi atau pengangkatan jabatan baru dari guru biasa menjadi kepala sekolah.
Menurut Muthang, berbicara masalah pola pengangkatan maupun perpindahan seorang pengajar (guru dan dosen-red) ada aturannya. Tapi untuk Nunukan anggota DPRD dari partai Golkar itu melihat ada kesalahan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah sejak berdirinya kabupaten itu.
“Masalah akan terus terjadi, karena kesalahan besar yang telah dilakukan pemerintah sejak berdirinya pemerintahan di daerah ini (Nunukan-red). Pemerintah tidak melihat skala prioritas dalam melakukan perencanaan pembangunan. Apa yang dipikirkan langsung diperintahkan untuk dikerjakan, tanpa melihat prioritas apa yang harus dimulai,” kata Muthang.
Berkaitan dengan alasan pihak Disdik bahwa tidak masuknya guru karena kendala memindahkan keluarganya, menurut Muthang sangat tidak masuk akal. “Kalau dikatakan perpindahan kepala sekolah dia tidak bisa membawa keluarga sekaligus, itu sangat tidak masuk akal. Saya ini di dunia pendidikan sudah 27 tahun. Begitu saya pindahkan guru dari satu daerah ke daerah lain, yang bersangkutan tidak keberatan. Sebab itu dikelola jauh hari sebelumnya dan diatur dengan aturan perundang-undangan, dia jalan kita biayai,” kata Muthang.
Namun apapun alasannya, menurut Muthang, bidang pendidikan di daerah tersebut harus melakukan evaluasi secara besar-besaran. Evaluasi yang dimaksudkan anggota Komisi I DPRD Nunukan itu tidak hanya pada pelaksanaan teknis struktural di instansi tersebut, tapi termasuk pada perencanaan infrastrukturnya.
“Wajar saja kalau guru tidak punya rumah karena yang merencanakan bukan orang Diknas tapi dari Dinas PU. Yang mengerti tentang kebutuhan di lingkungan Dinas Pendidikan itu adalah orang Diknas itu, bukan orang PU. Jadi pola perencanaan ini harus dirubah. Jangan karena membangun gedung itu adalah bentuk pembangunan fisik lantas serahkan kepada Dinas PU, tidak benar itu,” kata Muthang.
0 komentar:
Posting Komentar